Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
You are here:   Beranda
Register  |  Login
 Kegiatan
Minimize
     
AugustSeptember 2010October
SunMonTueWedThuFriSat
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

 Situs Terkait
Minimize
 Gambar
Minimize
Kantor Pusat PTPN-IV
 Berita & Siaran Pers
Minimize

RSPO mungkin beri subsidi sertifikasi kebun rakyat

Mar 1

Diposting oleh: cs
01/03/2010 8:12 

NUSA DUA (Bisnis.com): Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tengah mempertimbangkan alokasi subsidi dan kemudahan bagi pekebun kelapa sawit rakyat skala kecil untuk mendapatkan sertifikat sustainable.
Hal ini akan menjadi salah satu pembahasan yang akan diputuskan pengurus RSPO dalam pertemuan roundtable meeting RSPO ke-8 (RT-8) tahun ini menyusul prinsip-prinsip sustainable menurut RSPO yang akan diberlakukan kepada perkebunan rakyat skala kecil pada 2011 secara sukarela.

Vice President RSPO yang juga Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan konsep subsidi itu memang sudah mengemuka dalam diskusi RSPO meskipun konsep belum dituangkan dalam rencana detail.

"Subsidi untuk sertifikasi smallholders dari RSPO itu memungkinkan. Namun belum ada usulan resmi. Kami tetap akan membahas, dan semoga sebelum RT-8 ini sudah selesai dan bisa diputuskan," ujarnya kepada Bisnis siang ini.

Di sela-sela International Conference on Palm Oil and Environment (ICOPE) 2010 pekan ini di Nusa Dua, Bali, pengurus RSPO juga diketahui melakukan koordinasi untuk membahas isu-isu lingkungan termasuk pengaruhnya terhadap pekebunan kecil.

Dalam konferensi yang dihadiri praktisi, analis, dan peneliti perkebunan sawit serta aktivis peduli lingkungan tersebut, eksistensi pekebun kecil yang menguasai 40% total lahan perkebunan nasional perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan pengusaha sehingga mampu mengakses strandarisasi pengelolaan kebun yang lestari dan ramah lingkungan.

Di sisi lain, proses sertifikasi sendiri memakan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang lama. Tanpa bantuan pemerintah dan swasta, pekebun kecil dapat dituduh merusak lingkungan sehingga hasil komoditasnya tidak bisa dijual.

(Bisnis Indonesia, 26 Februari 2010)

Trackback Print
Lokasi: Blogs Info Berita
Tags:

Nama Anda:
E-mail Anda:
(Optional) Email digunakan untuk Gravatar.
Komentar:
Security Code
Masukkan kode seperti ditunjukkan pada kotak diatas
Tambah Komentar   Cancel 
  
Maximize
  
Minimize

 What's New?
Minimize
 Jajak
Minimize
Bagaimana tampilan Website PTPN4 ?
Pilih  Lihat Hasil
 Online
Minimize
People Online Pengunjung Online:
Visitors Pengunjung: 5
Members Anggota: 0
Total Total: 5
Beranda   |   Tentang Kami   |   Kinerja   |   Unit Usaha   |   Interaksi