DPR: Resolusi Sawit Parlemen Eropa Pojokkan RI

JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menyatakan bahwa Resolusi Sawit yang disahkan Parlemen Eropa pada 4 April 2017 lalu cenderung memojokkan Indonesia. Seharusnya, Parlemen Eropa melakukan diplomasi terlebih dahulu dengan Parlemen Indonesia.

Menurut Eddy, keputusan Parlemen Eropa yang mempublikasikan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests (RPODR) tanpa melakukan diplomasi dengan Parlemen di Indonesia merupakan bentuk penghianatan terhadap parlemen dan pemerintah di Indonesia. “Secara etika, jika ada pelanggaran alau sesuatu yang kurang tepat, Parlemen Eropa bisa berdiplomasi terlebih dulu dengan Parlemen di Indonesia. Sikap Parlemen Eropa yang tidak menghormati diplomasi merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap parlemen dan pemerintahan di Indonesia yang tidak boleh dibiarkan,” kata Edhy Prabowo di Jakarta, Kamis (20/4).

Edhy mengharapkan, pengkhianatan Parlemen Eropa yang memojokkan industri sawit di lndonesia bisa menjadi awal kebangkitan bersama untuk menyatakan sikap dalam satu suara. Ke depan, pemerintah dan para pemangku kepentingan harus bersikap sama. “Jangan lagi ada satu kementerian mendukung perkembangan industri sawit, sementara yang lain menghambat. Ini yang harus kita perbaiki bersama jika ingin maju,” kata dia.

Edhy juga membantah industri sawit di Indonesia memiliki persoalan besar terkait isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penghilangan hak masyarakat adat, dan lain-lain. Tudingan Parlemen Eropa sangat tidak berdasar. Apalagi, sebagian besar korporasi sawit merupakan perusahaan publik dengan reputasi global. “Sangat naif, jika korporasi sawit mempertaruhkan reputasi mereka hanya untuk sesuatu yang bersifat sesaat dan beresiko tinggi, seperti yang dituduhkan Parlemen Eropa,” jelas dia.

Karena itu, pernyataan Parlemen Eropa harus ditanggapi serius oleh Pemerintah Indonesia. Apalagi, Indonesia sudah mengikuti persyaratan, bahkan pada pertemuan tahunan yang menjadi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim yakni Conference of Parties (COP) ke-21 di Paris pada 2015 dan COP ke-22 di Maroko pada 2016, Indonesia menjadi negara pertama yang meratifikasi.

Senada dengan itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengharapkan, pemerintah dan legislatif satu suara menolak Resolusi Sawit Parlemen Eropa. Penolakan ini merupakan satu sikap tegas kedua lembaga untuk melindungi sawit sebagai komoditas strategis negeri ini. “Sawit ini kepentingan nasional, selayaknya pemerintah dan masyarakat membela sawit yang telah berkontribusi terhadap perekonomian maupun pengentasan kemiskinan di lndonesia.” kata Joko. (tl)

 

sumber : Investor Daily | Jumat, 21 April 2017

*(Komunikasi dan Hubungan Eksternal)