Ekspor Minyak Sawit RI Bisa Tembus US$ 20,6M

Bayu mengungkapkan, harga CPO pada 2017 diprediksi hanya bergerak di level US$ 650-750 per ton karena produksi CPO diproyeksikan membaik tahun ini. Perbaikan terjadi sebagai dampak kondisi cuaca yang semakin mendukung setelah tertekan El Nino 2015-2016. “Perbaikan produksi itu akan menahan gejolak harga CPO di pasar. Tidak akan melonjak lebih tinggi dari harga saat ini, bahkan justru bisa terkoreksi. Sedangkan untuk volume ekspor, kami perkirakan naik menjadi 27,5 juta ton,” ujar dia.

Menurut Bayu, pada 2016, ekspor produk hilir sawit mendominasi hingga 75,6% dari total ekspor sawit Indonesia. Peningkatan ekspor produk hilir diyakini berlanjut tahun ini. Karena itulah, tahun ini BPDP-KS memproyeksikan dana pungutan ekspor sawit menembus Rp10,3 triliun. “Itu proyeksi moderat dengan mempertimbangkan ekspor produk hilir yang semakin dominan. Pungutan ekspor produk hilir semakin mengecil, tapi di sisi lain itu menggembirakan karena artinya hilirisasi di subsektor sawit lndonesia berjalan,” tutur Bayu.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, ekspor tahun ini bisa lebih tinggi dari 2016, baik secara volume maupun nilai. Hal itu dipicu membaiknya produksi CPO nasional ditambah harga ekspor yang masih bergerak naik. DMSI memperkirakan produksi CPO nasional tahun ini mencapai 33-34 juta ton.

“Ekspor CPO dan turunannya tahun ini bisa lebih tinggi, secara volume bisa menjadi 26,5 juta ton, lebih tinggi sedikit dari 2016 yang mencapai 25,7 juta ton. Peningkatan volume ekspor hanya sedikit karena sepertinya serapan biodiesel program B20 pada 2017 akan lebih tinggi,” papar Derom saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, kemarin.

Secara nilai, kata Derom, harga minyak sawit awal tahun ini masih tinggi, namun akan menurun pada pertengahan 2017, serta saat produksi tinggi di masa puncak. Pada Selasa (10/1), misalnya, harga CPO di Bursa Rotterdam mencapai US$810 per ton, untuk PKO dan turunannya bahkan lebih tinggi. “Beberapa faktor akan memengaruhi harga, mulai produksi, harga minyak mentah, hingga kondisi ekonomi di negara-negara pengimpor. Karena itu, secara keseluruhan pada 2017 harga rata-rala CPO akan berkisar US$ 700 per ton,” tutur Derom.

Dana Pungutan

Bayu Krisnamurthi juga mengemukakan, pada 2016 dana pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDP-KS mencapai Rp 11,7 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk subsidi pemanfaatan biodiesel B20, peremajaan kebun sawit petani, riset dan pengembangan, pelatihan dan pendidikan petani sawit, serta promosi dan diplomasi sawit.

 Dia menambahkan, pada akhir 2016 masih ada saldo kewajiban dan cadangan dana sebesar Rp 5,7 tiliun. Selama 2016, program B20 dari Kementerian ESDM dengan dukungan dana sawit menyerap 2,7 juta kilo liter (kl) biodiesel sawit. Angka itu lebih besar dari target public service obligation (PSO) dan PLN pada 2016 sebanyak 2,5 juta kl dan lebih besar dari capaian penyerapan biodiesel pada 2014 yang menggunakan subsidi APBN sebanyak 1,84 juta kI.

 “Pada 2015, penyerapan hanya 0,56 juta kl, tanpa menggunakan APBN,” tandas dia. Tahun ini, menurut Bayu, dana pungutan sawit akan dialokasikan Rp9,6 tiliun untuk program B20. Dengan asumsi harga minyak mentah (crude oil) berkisar US$50-60 per barel maka harga CPO berkisar US$650-750 per ton. Dengan begitu, subsidi yang harus dibayarkan BPDP-KS atas selisih harga adalah Rp 4.500-5.500 per liter.

 “Selain itu, sebesar Rp400 miliar dari dana pungutan dialokasikan untuk peremajaan kebun sawit petani ditambah Rp160 miliar lainnya untuk dukungan pengembangan sarana dan prasarana petani. Dengan demikian, pada 2017 total dukungan dana pungutan sawit untuk petani Rp550 miliar,” ujar dia.

 Bayu menjelaskan, BPDP-KS juga mengalokasikan Rp160 miliar untuk membiayai riset mulai 2016 ditambah riset baru, serta Rp65 miliar untuk promosi dan diplomasi yang difokuskan pada pasar India, Pakistan, Belanda, dan Tiongkok. Saat ini ada usulan kegiatan peremajaan seluas 26,5 ribu hektar (ha) yang melibatkan 12 ribu petani. Dari jumlah itu, 79%-nya adalah petani swadaya dan 21% petani plasma.

 “Memang masih ada masalah, dari usulan yang masuk sekitar 61% di antaranya terkendala kejelasan status lahan. Untuk itu, masih membutuhkan proses verifikasi kebenaran data dan ketepatan sasaran, terutama memastikan yang menerima adalah memang petani kecil. Kami targetkan bulan depan program sudah bisa berjalan,” ucap dia. Di sisi lain, menurut Bayu, BPDP-KS telah berkontribusi pada pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) produsen biofuel sawit sebesar Rp 996 miliar yang telah disetorkan ke kas negara. (tl)

sumber : Investor Daily | Rabu, 11 Januari 2017

*(Komunikasi dan Hubungan Eksternal)