Produksi CSPO Indonesia Capai 6,9 Juta Ton

Jakarta – Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menyatakan bahwa sebanyak 6,90 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) lndonesia telah bersertifikat RSPO (certified sustainable palm oil/CSPO) pada periode Januari-Maret 2017 . Pada 2016, total CPO lndonesia yang mengantongi sertifikat sawit global tersebut mencapai 7,07 juta ton atau naik 16,47% dari 2015 yang hanya 6,07 juta ton.

Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang mengungkapkan secara global, luas areal kelapa sawit yang bersertifikat RSPO tercatat 3,32 juta hektar (ha) dengan luasan berproduksi 2,53 juta ha. “Sementara secara total volume kapasitas minyak sawit mentah yang bersertifikat berkelanjutan (CSPO) sebanyak 12,15 juta ton,” kata dia, kemarin.

Data RSPO per 31 Maret 2017 menunjukkan bahwa luas kebun kelapa sawit Indonesia yang sudah bersertifikat RSPO mencapai 1,81 juta ha, termasuk di dalamnya lahan perusahaan, petani plasma, dan petani swadaya. Dari luas 1,81 juta ha tersebut, luas areal yang berproduksi adalah 1,41 juta ha, tercatat perkebunan sawit di Indonesia yang bersertifikat RSPO sebanyak 36 perkebunan sedangkan pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 173 unit.

Dalam kesempatan itu, Tiur mengatakan, RSPO akan merilis revisi kedua atas prinsip dan kriteria (principles and criteria/P&C) pada 2018. Saat ini, revisi atas P&C tersebut sedang digodok. Salah satu isu yang menjadi prioritas revisi adalah penguatan standar terkait hak asasi manusia (HAM) dan pekerja anak. “Revisi dan penguatan standardisasi terkait HAM dan pekerja anak tersebut bukan disebabkan Resolusi Sawit oleh Parlemen Eropa,” kata dia saat diskusi tentang Percepatan Penerapan Sawit Berkelanjutan, Tantangan dan Peluang di Indonesia di Jakarta, Kamis (20/4).

Dia mengatakan, revisi itu merupakan agenda lima tahunan RSPO melalui mekanisme standar RSPO. P&C pertama terbit pada 2008 yang direvisi pertama kali pada 2013. Revisi lebih dilakukan karena monitoring yang di

lakukan RSPO. “Nah, kami mau melakukan revisi kedua yang akan terbit 2018. Yang digodok sepanjang 2017. Bukan karena Resolusi Eropa. Ini karena banyaknya pengaduan terkait HAM dan pekerja anak dibawah umur, ini menjadi perhatian RSPO. Isu-isu itu kami tempatkan dalam proses revisi ini,” kata Tiur.

Tiur menuturkan, setelah hasil revisi diterbitkan maka proses selanjutnya adalah mengeluarkan interpretasi nasional atas P&C RSPO terbaru. Yakni, menerjemahkan ketentuan-ketentuan RSPO sesuai aturan dan hukum berlaku di Indonesia. Contohnya, ketentuan mengenai pekerja anak di bawah umur. RSPO mengacu pada peraturan oleh organisasi buruh internasional, ILO, termasuk ketentuan menghindarkan anak dari kegiatan penanganan hama dengan pestisida. “Ini tidak boleh mengganggu jam sekolah anak. RSPO juga mengadopsi ketentuan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia,” ujar dia.

Terkait standar baru tersebut, lanjut Tiur, petani dan perusahaan harus tetap dibina dan didampingi, meski tidak mudah dan membutuhkan waktu. Pendampingan petani dilakukan dalam program RSPO Smallholders Support Fund (RSSF). “Memang, kondisi lapangan akan sangat sulit dimonitor. Karena itulah, kami sangat berharap agar perusahaan terus berinovasi. Kalau alasan pekerja adalah terpaksa membawa anaknya ke tempat kerja karena tidak ada yang menjaga, siapkan arena bermain,” jelas dia.

 

sumber : Investor Daily | Jumat, 21 April 2017

*(Komunikasi dan Hubungan Eksternal)